REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jendral Budi Gunawan enggan berspekulasi soal rumor konflik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan dirinya sebagai calon Kapolri.
Budi juga mengaku tidak tahu kaitan rumor tersebut dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus 'rekening gendut' oleh KPK.
"Kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini," kata Budi kepada wartawan usai disela acara uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/1).
Jenderal polisi berbintang tiga itu juga mempertanyakan motif KPK menetapkan dirinya menjadi tersangka. Pasalnya penetapan itu dilakukan setelah Jokowi menandatangani pengusulan dirinya menjadi calon Kapolri.
"Mengapa kok tiba-tiba saat saya telah diusulkan Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan pelaksanaan fit and proper test maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan," jelasnya.
Ia juga enggan menjawab pertanyaan wartawan soal intrik di internal Polri yang ingin menjegalnya menjadi Kapolri. Namun dia justru mengisyaratkan bahwa wartawan lebih mengetahui informasi itu.
"Saya tidak bisa menjawab di sini, silakan rekan-rekan yang lebih tau menduga sendiri," katanya.
Sebelumnya anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo meminta klarifikasi calon kapolri, Komjen Budi Gunanawan soal rumor politik di balik penetapan dirinya sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh KPK.
Sebab menurutnya penetapan Budi sebagai tersangka terjadi saat Komisi III akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon kapolri.
"Penetapan tersangka saudara oleh KPK bermuatan politis," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/1).
Bambang mendengar Budi mendapat dukungan kuat dari PDIP. Namun di sisi lain Presiden Joko Widodo dan sejumlah partai lain di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memiliki calon kapolri lain.
Perbedaan sikap antara Jokowi dan PDIP itu mencuatkan spekulasi soal unsur politis di balik penetapan Budi sebagai tersangka. Bambang mengatakan bukan tidak mungkin Budi ditetapkan sebagai tersangka untuk menjegalnya menjadi kapolri.
"Apa yang terjadi antara istana (kantor Presiden Jokowi) dan Teuku Umar (kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri)? karena yang kita dengar hanya rumor," ujarnya.
Bambang berharap Budi tegar menjalani proses fit and proper test sebagai calon kapolri. Sebab menurutnya proses fit and proper test ini merupakan tindak lanjut atas surat presiden yang meminta persetujuan DPR mengganti Kapolri saat ini Jendral Sutarman dengan Budi Gunawan.
"Proses ini bisa dibatalkan jika presiden menarik suratnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika