REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pengangkatan Komisaris Jenderal Badroeddin Haiti menjadi Pelaksana Tugas Kapolri oleh Presiden Joko Widodo melanggar hukum. Sebab, sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Neta menyebut pengangkatan Plt Kapolri harus melalui persetujuan dari DPR.

“Pengangkatan Wakapolri Komjen Badroeddin Haiti sebagai Plt Kapolri cacat hukum dan melanggar UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Presiden wajib melantik Kapolri yang sudah mendapat persetujuan DPR. Ironisnya, hingga saat ini Jokowi belum meminta persetujuan DPR,” kata Neta melalui siaran pers yang diterima ROL, Sabtu (17/1).

Neta menambahkan IPW sangat menyayangkan sikap tak konsistenan presiden dalam mengusung kandidat Kapolri yaitu Komjen Budi Gunawan yang sudah disetujui oleh DPR. Sebaiknya menurut dia Jokowi tidak terpengaruh dengan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Budi Gunawan.

Sebab IPW menilai, penetapan status tersangka oleh KPK belum punya kekuatan hukum dan terkesan direkayasa. Selain itu, dengan mengangkat Plt untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolri, dinilai IPW justru akan melemahkan kekuatan pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

Karena Badrodin sebagai Plt Kapolri akan meminta izin Presiden Jokowi terlebih dulu sebelum mengambil kebijakan strategis. Kebijakan itu seperti mengatasi kerusuhan masal, pemberantasan terorisme, serta menetapkan anggaran operasional Polri. Begitu juga dalam mengeluarkan keputusan untuk mutasi para pejabat Polri, surat keputusannya harus ditandatangani Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika