REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia merilis hasil survei tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, 74,60 persen publik kecewa dengan kepemimpinan Jokowi-JK selama 3 bulan ini.
Menanggapi hasil survei itu, Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menilai wajar kalau publik kecewa dengan kepemimpinan yang dijalankan Jokowi. Menurutnya, ada beberapa hal yang memicu kekecewaan publik atas kepemimpinan Jokowi ini.
Pertama, ekspektasi publik yang terlalu besar menaruh harapan pada Jokowi ternyata harus dikecewakan dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Bahkan, publik langsung disuguhi gebrakan pertama dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini berimplikasi pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi.
"Jadi wajar saja rakyat kecewa," katanya pada Republika, Rabu (21/1).
Padahal, menurutnya rakyat belum melihat ada sandaran yang jelas terkait peningkatan sumber penghasilan mereka. Hal itu ditambah dengan perangkat yang disiapkan untuk mengantisipasi akibat kenaikan BBM tidak matang dan tidak tepat sasaran. Meskipun sudah ada gerakan kartu sehat dan kartu pintar namun di tataran implementasi ternyata tidak sederhana.
"Berobat tetap sulit, sekolah tetap masih ada pungutan-pungutan," ujarnya.
Disisi lain, saat pemerintah menurunkan harga BBM, tapi tetap tidak mampu mengontrol harga barang kebutuhan pokok. Bahkan, penurunan harga BBM ini dinilai Jokowi tidak melakukan kajian mendalam saat mengeluarkan kebijakan.
Selain kekecewaan atas kebijakan Jokowi itu, publik juga pantas kecewa pada Jokowi yang terlalu ikut campur atau terlibat dalam menciptakan kegaduhan politik nasional. "Yang ketiga publik pasti kecewa karena belum terlihat jurus-jurus jitu Jokowi dalam mengantisipasi gejolak ekonomi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika