REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dianggap cenderung sebagai kasus politis, bukan kasus hukum.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, pernyataan Hasto merupakan urusan individu, bukan institusi. 

Sebelumnya, Hasto mengaku telah bertemu dengan Samad sebanyak enam kali. Pertemuan tersebut digelar saat PDIP tengah mencari wapres untuk mendampingi Joko Widodo pada pilpres 2014.

Menurut Siti, hal ini tidak ada hubungannya dengan tugas Samad sebagai ketua KPK. Sehingga lobi politik yang dilakukan tidak ada salahnya. "Yang harus dipertanyakan ada apa dengan internal PDIP?" ungkapnya.

Kemarin, tambahnya, pernyataan politikus PDIP di pemerintahan berbeda dengan yang di DPP. Seharusnya internal PDIP mempunyai kebulatan tekad dan satu tujuan. "Kalau seperti ini kan politik negeri ini bisa menjadi keruh," katanya.

Upaya yang dilakukan Hasto, kata Siti, menjadi kecenderungan untuk melemahkan KPK. Karena selama ini KPK menyentuh aktor yang berkedudukan di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 

"Namun, KPK tidak pernah padam dan tidak pernah pudar, karena orang-orang merasa terancam dengan adanya KPK," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika