REPUBLIKA.CO.ID, MALANG-- Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Malang, Jawa Timur, menyatakan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri mengundang empati masyarakat.

"Tindakan Bareskrim Polri justru menjadi bumerang bagi institusi tersebut karena tidak memenuhi unsur hukum alias menyalahi prosedural dalam prosesnya. Selain itu, juga akan mengundang empati masyarakat terhadap KPK, apalagi sejak lima tahun terakhir ini KPK menjadi 'primadona' dalam penegakan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," tegas Ketua Peradi Malang, Gunadi Handoko, Jumat (23/1).

Selain itu, katanya, nuansa politik yang kental justru menempatkan KPK sebagai institusi yang dizalimi segelintir pemangku kekuasaan. Dan, persoalan ini, bukan terjadi antarinstitusi, melainkan persoalan individu Budi Gunawan yang ditunda menjadi Kapolri karena penetapan tersangka oleh KPK.

Langkah Polri yang melakukan penangkapan terhadap BW, lanjutnya, tanpa didahului dengan proses pemanggilan dan penyidikan terlebih dahulu. Bahkan, surat pemanggilan itu sudah dilayangkan atau belum oleh Polri terhadap yang bersangkutan.

Gunadi menilai langkah Polri terlalu berlebihan karena status tersangka belum dijatuhkan pada BW sebelumnya, kecuali yang bersangkutan dipanggil beberapa kali tidak hadir baru bisa dilakukan penangkapan. Nuansa politis penangkapan BW memang sangat kental, tanpa dijabarkan pun masyarakat pasti tahu.

Ia mengaku tidak paham, sebab entah bagaimana langkah ini bisa ditempuh guna memperlihatkan kekuatan Polri. Sebagai penegak hukum seharusnya Polri mengikuti prosedur yang ada, jangan lantas main tangkap seenaknya.

Menurut dia, jika antarinstitusi penegak hukum saling menjatuhkan, bagaimana dengan penegakan hukum di masyarakat. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga jangan disalahkan jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun.

"Jangan salahkan bila kepercayaan masyarakat berkurang terhadap Polri," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika