REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, sampai saat ini Polri belum menerima permintaan dari pihak Istana Kepresidenan mengenai surat penetapan status tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

"Belum ada permintaan dari pihak Istana, jadi belum ada yang harus kami tanggapi," kata Ronny saat dihubungi, Senin (26/1).

Ronny menegaskan, Polri tidak akan berinisiatif mengeluarkan surat tersebut tanpa permintaan pihak lain. Polri, kata dia, tidak mencampuri keputusan yang akan dikeluarkan Presiden terkait  jabatan Bambang di KPK.

"Kami tidak akan mencampuri urusan itu. Kami tidak ingin Polri dinilai pilih-pilih kasus," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika Presiden meminta surat penetapan tersangka itu kepada Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri, maka Polri dalam hal ini Bareskrim akan segera menindak lanjutinya.

Presiden Joko Widodo menunggu surat penetapan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto dari Polri. Surat tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Bambang sebagai pimpinan KPK.

Bambang dijadikan tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi. Bareskrim mengklaim sudah memiliki tiga alat bukti untuk menjerat Bambang yang saat itu berprofesi sebagai pengacara.

Bambang juga sempat diperiksa selama kurang lebih selama 12 jam sampai akhirnya ditangguhkan penahannya oleh Mabes Polri pada Sabtu (24/1). Penangguhan diputuskan setelah adanya lobi dari Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja ke Plt Kapolri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika