REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin menilai ujung persoalan kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di tangan Presiden Joko Widodo. Kisruh antara dua institusi itu hanya bisa diselesaikan dengan langkah tegas dari presiden.

"Sekarang 'bola' ada di tangan presiden," ujar Din Syamsudin di Medan, Kamis (291/1).

Untuk itu, dia mengaku terus meminta agar Presiden Jokowi segera memutuskan perkara ini dengan tegas. "Tentunya, perlu sekali kalkulasi yang objektif," ujarnya.

Din mengatakan, sengketa antara kedua lembaga negara ini harus segera diakhiri. Sebab jika dibiarkan berkepanjangan akan mengganggu kemanan dan merugikan masyarakat.

"Prokontra yg besar di kalangan masyarakat. Karenanya, saya mengimbau semua kalangan, menahan diri dan tidak membuat perselisihan ini. Mengingat pembelahan kelompok dalam pilpres belum sembuh betul," jelasnya.

Seperti diketahui, hubungan antara Polri dan KPK semakin memanas pascapenetapan Komjen Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

Untuk membantu mencarikan solusi dalam menyelesaikan kisruh tersebut, Presiden Jokowi kemudian membentuk tim independen yang terdiri dari sembilan orang tokoh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika