REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus hari pemerintahan Jokowi JK dinilai masih belum memprioritaskan kasus HAM. Imparsial menilai malah ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang muncul saat pemerintahan ini.

Pada seratus hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mencatat bahwa Hak Asasi Manusia masih belum menjadi fokus utama Presiden. Alih-alih menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan melalui Pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, aparat pemerintah justru kembali melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.

Imparsial mencatat, ada satu kasus yang malah tidak menjadi sorotan publik tapi mengakibatkan beberapa orang tewas terlibat adu tembak dengan aparat. Antara lain penembakan yang mengakibatkan meninggalnya lima siswa SMU dan puluhan orang lainnya pada 8 Desember 2014 lalu di Enarotali-Paniai-Papua.

Imparsial menilai meskipun di hadapan Rakyat Papua Presiden Joko Widodo menyatakan menyesalkan kejadian itu dan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas, akan tetapi hingga saat ini kasus tersebut masih belum jelas penanganannya hingga saat ini.

"Kasus pelanggaran HAM di pelosok malah kerap tak tersorot oleh publik. Padahal diam diam pemerintah masih kerap bermain kasar pada masyarakat sipil," ujar dia, Kamis (29/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika