Jumat 30 Jan 2015 01:19 WIB

KAMMI Nilai Jokowi tak Paham Pemerintahan

Rep: DR Meta Novia/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden Jokowi mencoba senjata laras panjang buatan PT Pindad (Persero) di Bandung, Senin (12/1).
Foto: Antara
Presiden Jokowi mencoba senjata laras panjang buatan PT Pindad (Persero) di Bandung, Senin (12/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Arif Susanto mengatakan, adanya kegaduhan politik dan hukum setelah Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan

sebagai tersangka oleh KPK merupakan bukti lemahnya visi dan kemampuan manajerial Presiden Jokowi.

Apalagi, dalam wawancara Jokowi dengan salah sau televisi swasta, kata dia, Jokowi menyatakan tidak tahu aturan kolektif kolegial KPK. "Ini merupakan bukti Jokowi tidak paham banyak tentang pemerintahan dan tata aturan hukum," ujarnya di Jakarta, Rabu, (28/1).

Rapor buruk pada 100 hari pemerintahan Jokowi, kata Arif, adalah pembuktian sejumlah kalangan tentang visi dan kapasitas Jokowi memimpin Indonesia. “Dengan rapor merah, Jokowi gagal menjalankan amanat rakyat dan bangsa ini," katanya.

Karena itu, rakyat Indonesia harus segera menyelamatkan Indonesia dengan mengganti Jokowi secepatnya. Pergantian Jokowi adalah upaya agar Polri dan KPK tidak lagi saling sandera sehingga  stabilitas harga kembali, pertahanan nasional kembali berdaulat.

Hal yang lebih penting, lanjut Arif, agar kekayaan Indonesia tidak semakin dirampok oleh asing. Sebab, Jokowi mudah dikendalikan mereka.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement