REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan rivalnya Prabowo Subianto bisa menimbulkan ketersinggungan di internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Pertemuan Jokowi dengan Prabowo tersebut tentu akan menimbulkan 'political effects'. Koalisi partai pendukung bisa tersinggung, bahkan bisa menimbulkan friksi antara Jokowi dengan partai pendukungnya," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Jumat (30/1).
Menurut Karyono, partai-partai yang tergabung dalam KIH bisa tersinggung bila pertemuan tersebut atas inisiatif Presiden Jokowi sendiri tanpa sepengetahuan partai koalisi yang mengusungnya. Ketersinggungan partai-partai KIH bisa lebih tinggi apabila pertemuan tersebut ditujukan untuk meminta dukungan Prabowo apabila Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Sikap Jokowi tersebut bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai pendukungnya. Jokowi akan dituduh sedang membuat konspirasi dengan bekas pesaingnya di Pilpres 2014 lalu," tuturnya.
Namun, situasi akan berbeda apabila pertemuan tersebut atas sepengatahuan pimpinan partai KIH dan merupakan bagian dari skenario untuk mendapatkan dukungan dari Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melantik Budi Gunawan sebagai kapolri.
Karena itu, Karyono menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo akan menimbulkan multitafsir. "Namun, jika dilihat dari segi momentum, nampaknya pertemuan tersebut bukan sekadar pertemuan biasa. Karena pertemuan tersebut dilakukan di tengah panasnya suhu politik nasional yaitu telah terjadi kisruh antara Polri dengan KPK," katanya.
Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (29/1) untuk melaporkan prestasi pencak silat Indonesia di kancah dunia. Prabowo adalah Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang juga Presiden Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat).
Prabowo mengatakan selain membicarakan pencak silat, pertemuannya dengan Presiden juga membicarakan masalah kenegaraan. Selain itu, menurut Prabowo, terkait urusan pengangkatan kapolri merupakan tugas dan hak eksekutif dan dirinya menghormati apa pun keputusan Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika