REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Muhammad Alfan Alfian menilai, Jokowi kini tengah dilema menghadapi dua pilihan terkait persoalan pelantikan Komjen Budi Gunawan setelah ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi. Menurutnya, keputusan Jokowi untuk melantik atau membatalkan pelantikan Budi memiliki kerugian dan keuntungan tersendiri.
Menurut dia, Jokowi tengah dihadapkan pada posisinya apakah akan lebih berpihak pada elite politik atau pada publik. Jika Jokowi menuruti keinginan para elite politik, maka Jokowi akan melantik Budi Gunawan.
"Ini kan persoalannya apakah Jokowi itu berpikir bahwa ini diselesaikan dalam perspektif logika elit atau logika publik. Kalau berpikir dalam konteks logika elite politik, maka dia akan melantik BG, tetapi kalau dia berpikir dalam logika berpikir publik, maka dia tidak akan melantik Pak BG," katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (1/2).
Alfan menjelaskan, jika Presiden Jokowi melantik BG, maka partai penguasa akan merasa puas dengan langkah Jokowi. Namun, sebaliknya, Jokowi akan berhadapan dengan publik yang mendesak agar tidak melantik BG yang tersandung masalah hukum. Selain itu, popularitas Jokowi disebut akan anjlok jika ia melantik BG.
"Seandainya Jokowi lantik BG, maka tentu saja semua pihak terutama partai penguasa itu tidak kecewa dengan Jokowi. Tinggal kemudian Jokowi berhadapan dengan publik, sehingga kepemimpinan Jokowi itu akan diuji sejauh mana ia sebagai seorang pemimpin populis, kharismatik yang ternyata juga bisa do wrong," katanya.
Jokowi juga, kata dia, dapat menghentikan BG setelah dilantik. "Sehingga pemimpin kharismatik populis itu bisa berbuat salah tetapi bisa mengevaluasianya," jelasnya. Namun, Alfan menilai Budi Gunawan tak dapat mengundurkan diri dengan mudah setelah dilantik. Sebab, jika BG mengundurkan diri, maka publik akan semakin meyakini BG bersalah.
Alfan mengatakan, apabila Jokowi tidak melantik BG, maka hubungannya dengan partai penguasa yang mendukungnya akan merenggang. Begitu juga, hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati akan semakin memburuk. Ia menilai, PDIP akan merasa kecewa berat jika Jokowi tak melantik BG sebagai Kapolri.
Di sisi lain, Jokowi tak akan mendapatkan reaksi negatif dari publik. Dalam kondisi rumit seperti ini, kata Alfan, peta politik kemungkinan dapat berbalik. Jokowi dinilai dapat memanfaatkan kekuatan partai penyeimbang, yakni Koalisi Merah Putih (KMP), untuk mendukung posisinya yang tengah berhadapan dengan partai pendukungnya, yakni PDIP. "Bisa saja kemudian peta politik berbalik. Jadi terjadi perpindahan logika politik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika