REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (3/2) mendesak masyarakat internasional menekan Israel agar menyerahkan hasil pajak yang dikumpulkannya kepada Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA).
Seruan Presiden Palestina itu dikeluarkan setelah pertemuan dengan wakil dari Bank Dunia --yang diselenggarakan di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
"Menahan hasil pajak kami menimbulkan konsekuensi negatif dan penting pada situasi keamanan, sosial dan ekonomi di Wilayah Palestina," kata Abbas, yang dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Rabu (4/2) pagi.
Pada awal Januari, Israel mengumumkan negara Yahudi tersebut memutuskan untuk menahan hasil pajak yang biasanya dikumpulkan dari eksport-import Palestina, sebagai reaksi atas tindakan Palestina bergabung dengan 20 kesatuan dan lembaga internasional.
Abbas menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan kesatuan dan lembaga internasional setelah Dewan Keamanan PBB gagal mensahkan rancangan resolusi yang didukung Arab dan menyeru Dewan Keamanan agar mengakhiri pendudukan Israel dalam waktu tiga tahun.
Abbas menyampaikan terima kasih kepada wakil Bank Dunia atas dukungan teknis dan keuangan yang diberikan kepada PNA, baik dukungan buat anggarannya maupun untuk proyek keuangannya, terutama proyek pembangunan kembali di Jalur Gaza.
Pada Ahad (1/2), seorang pejabat senior Palestina mengatakan keputusan pemimpin Palestina untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tak bisa diubah.
"Semua kekuatan di Bumi takkan pernah bisa mengembalikan putaran jarum jam," kata pemimpin perunding Palestina Saed Erekat kepada radio "Voice of Palestine". Ia menambahkan bahwa pemimpin Palestina bergerak ke arah menjadi anggota ICC.
Erekat menuduh Pemerintah Israel tak mengacuhkan semua konvensi dan hukum internasional. "Semuanya bergantung atas logika keangkuhan kekuatan dan perlindungan dari Kongres AS," katanya.
Politikus kawakan tersebut memperingatkan bahwa jika Israel melanjutkan kebijakannya mengenai kewajiban pengumpulan pajak Palestina, "kami akan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan hubungan keamanan dan politik kami dengan Israel".
Ikuti Whatsapp Channel Republika