REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi kerja sama PT Adiperkasa Citra Lestari dengan produsen mobil asal Malaysia Proton. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan kerja sama antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari harus dilihat murni business to business (b to b).
Franky mengatakan mendukung jika kerja sama tersebut bisa direalisasikan sehingga bisa berkompetisi di pasar Indonesia dan Asean. Namun, Franky menilai penting penetapan kata mobil nasional (mobnas) menjadi pembahasan yang krusial. Sebab, saat ini pemerintah belum melakukan pembahasan terkait mobnas.
“Bagi kami mobil nasional itu setidaknya, komponen dalam negerinya, itu seharusnya di atas 85 persen atau bahkan 90 persen,” kata Franky kepada wartawan di kantor BKPM, Jakarta, Senin (9/2).
Selain itu, mobnas tidak selalu harus menggunakan brand sendiri. Dia melihat ada beberapa mobil khususnya LCGC, sudah menggunakan komponen lokal, produksinya dalam negeri, dan didesainnya oleh bangsa Indonesia.
Ke depan, Franky menilai perlu dorongan agar komponen dalam negeri meningkat untuk industri otomotif LCGC serta lebih luas dalam pemasaran di negara-negara di Asean. Meskipun, saat ini masih ada kendala dimana main brand lebih kuat ketimbang sub brand. Dia mencontohkan Toyota Kijang, brand Toyota lebih kuat ketimbang Kijang. Padahal Kijang merupakan brand nasional.
“Justru yang kita dorong bagaimana produsen dalam negeri meningkatkan ekspor karena negara membutuhkan devisa,” imbuhnya.
Franky menegaskan saat ini Proton baru terdaftar sebagai distributor otomotif di Indonesia. Sehingga industri otomotif dalam negeri diimbau tidak perlu khawatir dengan adanya penandatanganan kerja sama PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton di Malaysia beberapa waktu lalu. Franky juga mengaku Presiden Joko Widodo tidak pernah memberi arahan satu perusahaan untuk investasi dari sektor otomotif. Melainkan, Presiden Jokowi hanya mengarahkan agar investasi di Indonesia meningkat serta agar mengatasi hambatan dalam perizinan dan investasi.
Nantinya, jika Proton ingin mengembangkan industri mobnas akan masuk kategori penanaman modal asing (PMA) dalam perizinan di BKPM. Tahapannya, Proton harus melakukan studi kelayakan atau feasibility study di Indonesia terlebih dahulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika