REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak membahas keterlibatan PPATK dalam menelusuri rekam jejak calon kapolri.

"Presiden tidak berbicara itu (calon kapolri) dan kami juga tidak berbicara itu," kata M Yusuf saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (10/2).

Terkait tidak dilibatkan PPATK dalam pencalonan Kapolri, ia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan itu, namun jika diperlukan pihaknya akan membantu. Ia mengungkapkan pertemuan dengan Presiden merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun, yakni melaporkan hasil kinerja PPATK berkenaan dengan struktur kepegawaian, pajak dan hukum.

"Kami menunjukkan laporan itu dua kali kepada DPR dan Presiden. Kami harus tunjukkan apa saja yang kami hasilkan," paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini lebih mengedepankan aspek pencegahan dan pemanfaatan hasil analisisnya. Ia berharap ke depan pihaknya akan lebih banyak uang dimasukan ke kas negara melalui kontribusi hasil analisis PPATK.

Selain itu, ia juga menyampaikan ke presiden bahwa PPATK memperlukan lembaga edukasi yang sifatnya modern, yakni semacamPusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) serta Peneilitan dan Pengembangan (Litbang).

"Nah kami laporkan keinginan untuk bangun diklat, karena ada konsep moratorium pembangunan gedung pemerintah. Kita anggap ini penting," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika