REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis meminta Kementerian BUMN untuk terus mengontrol BUMN yang mendapat penyertaan modal negara (PMN). Terutama kepada BUMN yang laporan keuangannya bermasalah sesuai audit BPK. 

"Jangan anggap sepele masalah ini. Jangan sampai uang PMN masuk ke dalam lobang sumur yang tanpa dasar sehingga hilang begitu saja," kata Harry ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/2).  

Sebelumnya, BPK mengumumkan ada 14 BUMN yang bermasalah dalam laporan keuangannya saat diminta rekomendasi dari Ketua Komisi XI, Fadel Muhammad. Akan tetapi, hampir semua BUMN tersebut tetap mendapatkan PMN ketika pemerintah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. 

Harry mengatakan pengesahan tersebut merupakan wewenang Kementerian BUMN dan DPR RI. Tugas BPK, kata dia, hanya sebatas menyampaikan bahwa ada BUMN yang tidak beres. Salah satu hal yang membuat beberapa BUMN tersebut dinyatakan bermasalah adalah terkait penempatan investasi. 

"Ada beberapa BUMN yang melakukan investasi di broker-broker bodong. Kami perhatikan tampaknya ini ada semacam permainan. Kementerian BUMN harus serius memperhatikan hal ini," ungkap dia. 

Dia mengatakan, BPK pada semester I ini akan langsung melakukan audit kepada BUMN yang mendapatkan PMN. Rencananya, audit tersebut bakal disampaikan sekitar bulan Oktober 2015. 

Dengan audit tersebut, ujar Harry,  akan diketahui apakah dana PMN yang didapat setiap BUMN benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau tidak. "Kita bisa tahu apa dana PMN itu benar-benar dipakai sesuai fungsinya atau hanya disimpan sebagai deposito," Harry berseloroh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika