Kamis 19 Feb 2015 15:50 WIB

Ajukan Badrodin Haiti, Jokowi Akan Hadapi Masalah Baru

Rep: C82/ Red: Julkifli Marbun
komjen Pol Badrodin Haiti
Foto: republika/Agung Supriyanto
komjen Pol Badrodin Haiti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya mengajukan nama Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru untuk menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG), Rabu (18/2) kemarin.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko mengatakan, pengajuan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru pasti akan menjadi masalah baru. Menurutnya, masalah tersebut menyangkut persoalan etika yang berkaitan dengan utang politik Jokowi.

"Jadi, kan ceritanya Jokowi punya utang politik dengan DPR, karena merasa sudah digolkan tapi dimentahkan lagi (terkait BG), dalam tanda kutip DPR ini dipermainkan oleh Jokowi," kata Anang kepada Republika, Kamis (19/2).

Anang mengatakan, DPR pasti merasa kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi. Secara politik, lanjutnya, hal tersebut akan menjadi persoalan yang besar di kemudian hari.

"DPR RI juga merasa kecewa dengan langkah Jokowi yang notabene yang membawa PDIP. Secara politik pasti akan menjadi masalah besar karena DPR merasa dipermainkan," ujarnya.

Selain itu, Anang menilai, ada kecenderungan telah terjadi transaksi dalam pencalonan Kapolri baru untuk menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Transaksi inilah yang kemudian dapat menjadi permasalahan lain dalam pencalonan nama Badrodin Haiti.

"Misalnya, kita lihat Wapres Jusuf Kalla bilang 'kalau saya jadi Jokowi, saya akan melantik BG'. Ada apa itu. Saya melihatnya, jangan-jangan Wapres ini juga punya kepentingan kuat terhadap pelantikan BG, dan ada apa antara Wapres, BG dan tokoh PDIP 1," kata Anang.

Untuk mengatasi perselisihan-perselisihan tersebut, Anang mengatakan, Jokowi harus melakukan komunikasi politik tingkat tinggi. Menurutnya, presiden bersama tim kepresidenan harus melakukan lobi politik kepada para elit. Namun, lobi tersebut sebaiknya dilalukan secara tersembunyi dan bukan di 'permukaan'.

"Komunikasi politik tingkat tinggi harus dilakukan antara DPR RI dengan tim presiden itu sendiri. Kalau itu tidak dilakukan pasti terjadi perselisihan politik antara presiden dengan DPR," ujar Anang.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement