REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kriminalisasi yang terjadi terhadap KPK. Mereka menyatakan prihatin atas sikap Presiden yang dinilai tidak menunjukkan itikad untuk menghentikan kriminalisasi terhadap lembaga antikorupsi tersebut.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi Alghifari Aqsa mengatakan, tindakan kriminalisasi tidak berhenti dengan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Hingga hari ini, kata dia, tindakan kriminalisasi terhadap KPK masih berlangsung dan bahkan terus-menerus terjadi secara sistematis.

"Besok, 20 November 2015, Novel Baswedan (penyidik KPK) akan diperiksa sebagai tersangka, belum lagi, lebih dari 21 penyidik KPK dalam waktu dekat akan dijadikan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri," katanya di gedung KPK, Kamis (19/2).

Dia mengatakan, hal itu diperkuat dengan langkah Presiden menerbitkan Keppres pemberhentian sementara pimpinan KPK dan disusul dengan penerbitan Perppu pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Penerbitan Perppu Plt Pimpinan KPK semakin mempertegas bahwa Jokowi menganggap serangkaian kriminalisasi terhadap KPK adalah proses penegakan hukum biasa dan bukan kriminalisasi.

Menurutnya, pemberhentian pimpinan KPK menunjukkan bahwa Presiden melakukan tindakan yang timpang. Presiden segera bersikap untuk kasus-kasus 'biasa' yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Tetapi di sisi lain sama sekali tidak untuk kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, komitmen pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo patut dipertanyakan.

Alghifari mengatakan, Jokowi juga masih menutup mata dengan fakta bahwa kepolisian terus-menerus melakukan pembangkangan terhadap arahan presiden. Penyelamatan terhadap kewibawaan presiden terutama dengan menempatkan presiden sebagai komandan tertinggi di institusi Kepolisian. Kepolisian, kata dia, harus mematuhi dan melaksanakan arahan dari Presiden.

Selain tidak sensitif terhadap gerakan pemberantasan korupsi, lanjut dia, Jokowi juga tidak peka terhadap penghormatan atas hak asasi manusia. Jokowi telah mengabaikan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan pelanggaran terhadap hukum acara dan due process of law.

Ikuti Whatsapp Channel Republika