"Perlu ada upgrade keterampilan bagi mereka," kata Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Maryatmo di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan serta martabat TKI di luar negeri, seperti target pemerintah, kuncinya ada pada pendidikan atau pelatihan.MPendidikan bagi calon TKI, menurut dia, dapat berbentuk kursus singkat atau dalam bentuk pendidikan formal atau informal lainnya secara intensif, sehingga dalam penempatan kerjanya tidak selalu menjadi pembantu rumah tangga (PRT).

Saat ini, menurut dia, rata-rata pendidikan tenaga kerja Indonesia masih rendah, sedangkan mereka yang mengaku mendapatkan pelatihan baru berkisar lima persen.

Padahal, kata dia, persoalan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas kerja TKI, yang ke depan khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sangat diperhitungkan. "Saat ini produktivitas serta pendidikan tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah dibanding (tenaga kerja) negara lainnya," katanya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia perlu menunda setiap pengiriman TKI tanpa memiliki kualitas yang telah teruji. "Jangan sampai nanti masih mengirim tenaga kerja yang tidak ahli, karena hal itu hanya merendahkan nilai tawar mereka," kata dia.

Presiden Joko Widodo ingin segera menghentikan pengiriman TKI yang menjadi PRT ke luar negeri, karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.

Presiden telah memberikan target kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk membuatkan "roadmap" yang jelas, dan langkah tepat untuk segera menyetop pengiriman PRT ke luar negeri.