REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengenai Indonesia hanya sanggup berperang selama tiga hari karena membuka kelemahan pertahanan keamanan (hankam) Indonesia di depan umum.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, pernyataan Ryamizard yang mengutip data dari Info Militer Dunia maupun pernyataan dari Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo menjadi tanda seolah-olah ikut menyetujuinya.
“Padahal, pernyataan itu bisa membuka kelemahan pertahanan Indonesia di depan publik. Saya tidak tahu kenapa dia berbicara seperti itu,” katanya kepada Republika, di Jakarta, Ahad (22/2).
Ia mengibaratkan pernyataan Ryamizard seperti kepala kantor yang mengatakan bahwa tenaga satuan pengamanan (satpam) yang bekerja di kantornya sedang sakit. Akhirnya, para perampok atau orang yang berniat jahat menjadi tahu kelemahan kantornya dan bersiap-siap melakukan aksi kejahatan. Tak hanya itu, dalam konteks ini, negara lain yang memiliki peralatan perang lebih canggih seperti Australia, Amerika Serikat (AS) itu bisa saja menyerang Indonesia begitu mengetahui kalau negara ini hanya sanggup berperang selama tiga hari.
“Selain itu, pernyataan Menhan juga dinilainya meruntuhkan semangat prajurit Tanah Air,” ujarnya.
Menurutnya Menhan seharusnya tidak berkata seperti itu dan lebih bijak Apalagi, Ryamizard adalah mantan orang yang terjun lapangan juga. Sehingga, ia menilai Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu pasti mengetahui apa dampak pernyataannya.
Padahal, komisi I DPR mengklaim terus mendorong meningkatkan anggaran Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Bahkan, anggaran untuk MEF disebutnya naik. Peningkatan anlokasi anggarannya bahkan ada yang sampai rata-rata sampai 15 persen per tahun. Persentase kenaikan anggaran untuk pertahan merupakan yang paling besar dibandingkan pos anggaran lainnya. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan 2015 pihaknya mengaku sudah sepakat menambah Rp 5,3 miliar untuk pertahanan.
“Artinya tahun ini kami menyetujui lebih dari Rp 100 triliun yang dialokasikan untuk membeli kebutuhan pertahanan. Baik persenjataan, amunisi, hingga kesediaan bahan bakar,” katanya.
Tak hanya itu, Komisi I meminta Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia supaya kebutuhan bahan bakar terus dipenuhi dan tidak terpenuhi fluktuasi kurs minyak mentah. Imbas dari cuitan itu, pihaknya berjanji masih harus mendalami terlebih dahulu dulu konteks pernyataan Ryamizard.
“Saat ini bukan saat yang tepat membuat gaduh,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika