REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Bakhtiar Wakkang menilai program ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan pemerintah kota setempat belum tepat sasaran. Akibatnya, kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah kurang efektif.

"Seharusnya, Pemkot Bontang membuat metode sebagai dasar setiap kelurahan dalam mengatur konsep ekonomi kerakyatan, sehingga pemerintah mampu menghadapi tantangan globalisasi maupun tantangan pascamigas," kata Bakhtiar Wakkang ketika dihubungi di Bontang, Selasa (24/2).

Dalam menjalankan konsep ekonomi kerakyatan, kata Bakhtiar, Pemkot Bontang harus fokus menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Selain itu, juga menempatkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang pantas untuk menduduki jabatan itu. Sehingga, program kerja berjalan maksimal.

"Dari hasil analisa DPRD, ditemukan belum efektifnya kinerja di setiap SKPD sehingga program itu tidak berjalan. Jadi, kami menemukan ada beberapa SKPD yang daya serap anggarannya hanya 70 persen," ujarnya.

Saat ini, tambah Bakhtiar, masa jabatan wali kota Bontang tersisa delapan bulan, sehingga dibutuhkan tekanan dalam mendongkrak roda perekonomian di daerah.

"Kami berharap Pemkot Bontang fokus dalam menjalankan program di sisa waktu masa jabatan," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika