REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menawarkan otonomisasi untuk menarik suara di kongres nasional IV. Otonominasi bagi sebuah partai dinilai pertama kali akan dilakukan PAN, kalau Zulkifli terpilih menjadi ketua umum (ketum) PAN periode 2015-2020.

Ketua DPW PAN Jawa Barat, Edi Darnadi mengungkapkan, otonomisasi bagi pengurus daerah merupakan usulan dari kader di daerah. Bukan usulan pusat. Usulan ini disambut baik oleh salah satu calon ketum PAN, Zulkifli Hasan.

Ide untuk otonomisasi ini diklaim berasal dari usulan DPW Jawa Barat. Menurutnya perubahan dilakukan harus merujuk pada kebutuhan daerah. Pengurus pusat seharusnya mendukung usulan dari daerah untuk daerahnya sendiri.

"Jangan kebutuhan yang dibuat di daerah lalu dipatahkan oleh pusat," katanya pada Republika, Ahad (1/3).

Edi melanjutkan, selama ini, pengurus pusat terlalu mencampuri urusan pengurus di daerah. Tidak hanya dalam pemilihan calon kepala daerah, tapi juga dalam pemilihan ketua DPD atau DPW. Misalnya, imbuh Edi, dalam pemilihan ketua DPD, ada 5 calon yang diajukan ke DPP PAN, kelima calon bisa saja dicoret oleh Ketua Umum PAN.

Harusnya, pengawasan atau kontrol hanya dilakukan oleh pengurus yang setingkat diatasnya saja. Dalam pemilihan ketua DPD, Pusat hanya menerima tembusan telah dilaksanakan pemilihan ketua DPD dengan beberapa nama calon yang maju. Nama ketua terpilih tinggal dilaporkan pada ketua umum PAN.

"Soal otonomisasi ini yang membuat kader pendukung Zulkifli Hasan tidak goyah di pemilihan nanti," katanya.

Selain otonimisasi, pendukung Zulkifli juga melihat sosok pendiri PAN. Dukungan dari pendiri PAN menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi seluruh kader. Kalau kader bangga dengan partai, maka kader akan bangga pada pendiri partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika