REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berusaha untuk menyelesaikan kisruh antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI, terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
Direktur Jenderal Keuangan Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan telah mendatangi kedua pihak yang bertikai secara terpisah. Menurutnya Kemendagri siap untuk menerima aspirasi dari kedua kubu. Rencananya pada Kamis (5/3) keduanya akan dipertemukan kembali untuk mengklarifikasi hasil evaluasi terhadap RAPBD 2015.
"Nanti ruang itulah kami buka, saya nyatakan bagaimana sikap gubernur bagaimana sikap DPRD. Kalau ada yang keberatan harus bisa saling menghormati. Intinya kami ingin mencari jalan terbaik demi keutuhan," kata pria yang akrab disapa Dony, Rabu (4/3).
Doni mengatakan Kemendagri tengah menjalani proses yang ibaratnya sangat maraton. Kemendagri mendiskusikan secara tertutup kepada masing-masing pihak, kemudian besok (Kamis) akan dipertemukan.
Menurutnya setiap proses politik dan hukum harus dihormati. Sementara itu proses administrasi pemerintahan juga jangan sampai terbengkalai.
"Ini semua harus terjamin, APBD harus diselamatkan, selain itu nantinya juga harus ada keputusan politik," ujar Dony.
Untuk proses e-budgeting pihak Kemendagri jelas sangat mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab hakl itu baik untuk transparasi dan akuntabilitas dalam tata kelola.