REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kader Golkar di daerah mengaku bingung untuk berdaulat pada kepengurusan DPP Golkar saat ini. Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Mohammad Roem mengatakan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) tak menghasilkan kesimpulan yang terang.

"Kami di sini (DPD I Sulsel) sebenarnya berharap ada kepastian dari mahkamah partai," kata dia, saat dihubungi, Kamis (5/3).

Sebab keputusan MPG, semula diyakini dia, mampu menjadi acuan keberpihakan para kader di daerah. Roem mengakui, sampai saat ini, suara DPD I Golkar Sulsel masih berada dalam struktur kepengurusan partai hasil dari Munas Bali.

Akan tetapi, jika pun MPG memutuskan Munas Bali tak sah, otomatis mengubah keberpihakan kader daerah ke kelompok Munas Ancol. Konlik internal di pucuk pimpinan partainya itu, lanjutnya, mengancam loyalitas para kader di daerah.

Karena itu, dia meminta agar pembesar dalam partainya itu, berdamai dalam mekanisme munas bersama atau islah. Bukan melarikan pertikaian ke ranah hukum. Mohammad melihat, munas bersama atau islah merupakan satu-satunya cara agar kepemimpinan Golkar bisa kembali dikendalikan oleh dua pertikai.

Menurut dia, Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie, dan rivalnya dari Munas Ancol, Agung Laksono, adalah tokoh panutan. Ditanya soal kemana dukungan DPD I Golkar, Sulsel pascaputusan MPG, ia mengatakan, lantaran keputusan para hakim berbeda-beda, DPD I Golkar Sulsel, tetap memilih untuk tetap berada di kepengurusan Munas Bali.

"Karena kami di DPD ini, ikut juga memilih Pak ARB di Bali," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika