REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, mengintruksikan ke jajarannya untuk menghapus bantuan keuangan langsung ke masyarakat. Penghapusan bantuan ini, akan diberlakukan mulai 2016.

"Tahun 2016 tidak ada bantuan atau layanan permintaan langsung dari masyarakat kepada pemerintah," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher, kepada wartawan, Jumat (6/3).

Aher menjelaskan, bantuan yang ada nantinya hanya bantuan fisik dan nonfisik. Semuanya, ada dalam program OPD (organisasi perangkat daerah).

Selain itu, menurut Aher, untuk meningkatkan kemampuan serta kinerja pegawainya, di 2016, Ia meminta para pegawainya meningkatkan kapasitas atau capacity building-nya. Yakni,  melalui pendidikan dan pelatihan atau Diklat berbagai keahlian.

Menurut Aher, pada 2016 ada beberapa program yang menjadi prioritas Pemprov Jabar. Yakni, terkait program kesehatan, lingkungan dan kehutanan, peningkatan peran perpustakaan daerah dan program membaca, infrastruktur, ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui sertifikasi tenaga kerja serta  program "Jabar Mengembara".

Pemprov Jabar juga, kata dia, mendukung program kewirausahaan melalui pencetakan 100 ribu Wirausahawan baru. Program lainnya, adalah program administrasi pemerintahan melalui e-government, serta program-program untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kebudayaan di Jawa Barat.

Sementara menurut Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Pemprov Jabar Iwa Karniwa, pola yang akan dikembangkan ke depan oleh Pemprov Jabar dengan anggaran terbatas adalah diarahkan ke infrastruktur. Karena, Jabar memiliki banyak proyek monumental. Termasuk, pembangunan sanitasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika