REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kini tengah bersitegang dengan DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri pun gagal menengahi perseteruan tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengingatkan Ahok--sapaan akrab Basuki, dan para anggota DPRD DKI Jakarta agar bersikap bijaksana dan arif.

"Keduanya harusnya arif lah, menyelesaikan untuk rakyat. Kalau DPRD keliru tarik, kalau Ahok keliru ya tarik. Gubernur dan DPRD kan satu," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (6/3).

Menurut Kalla, mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri tersebut merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan. Ia menjelaskan, jika ada pertikaian di dalam pemerintahan daerah pun sudah semestinya pemerintah pusat untuk menengahi peristiwa tersebut.

"Itu bagus, otomatis. Kalau ada kejadian di bawah, atas yang mediasi. Atas dari gubernur itu Presiden tapi Presiden diwakilkan oleh mendagri, itu sudah benar," jelas dia.

Terkait kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat dalam mediasi tersebut, JK pun meminta agar kedua belah pihak untuk bersikap bijaksana.

Perseteruan antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta bermula setelah Ahok mengungkap adanya dugaan dana siluman yang diselipkan dalam RAPBD 2015 senilai Rp 12,1 triliun. Ahok pun melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan DPRD mengajukan hak angket.

Ikuti Whatsapp Channel Republika