REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi jaminan produksi selama lima tahun penuh kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk meningkatkan kemajuan BUMN tersebut dan produksi dalam negeri.
"Jaminan pesanan dari pemerintah lewat penugasan harus diberikan ke PT INKA. Bisa berupa kereta api, monorel, MRT, ataupun KRL. Pemerintah harus memberikan pesanan produksi penuh. Jika hal itu diberikan selama lima tahun berturut-turut, saya yakin produk luaran INKA akan sempurna," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke PT INKA di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (6/3).
Menurut Kepala Negara, selama ini fokus produksi PT INKA masih meloncat-loncat, karena PT INKA tidak mendapatkan pesanan secara konsisten dari pemerintah.
"Sebagai BUMN yang telah berdiri sejak tahun 1981, mestinya PT INKA telah berada pada tahapan produksi sempurna. Hal itu belum bisa tercapai karena pemerintah tidak memberikan pesanan yang konsisten," kata dia.
Untuk mewujudkannya, pihaknya akan merancang terlebih dahulu, bisa pesanan tersebut dari PT KAI, konsorsium pembuatan MRT, ataupun kerja sama dengan mitra untuk mempercepat kesempurnaan produk PT INKA.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perhitungan terkait tingkat keefisienan anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan produksi tersebut.
"Saya harus meminta hitung-hitungannya dulu, sebab ini tidak gampang. Pasti dihitung dulu per kilonya berapa, tingkat efisiennya, kalau impor berapa, di sini berapa, baru setelah itu penugasan diberikan," terang Jokowi.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT INKA Agus Purnomo menyambut baik dengan jaminan produksi tersebut, sebab selama ini produksi PT INKA tergantung dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
"Selama ini, produksi PT INKA tidak dapat berkelanjutan karena bergantung dari anggaran pemerintah dan PT KAI. Jaminan produksi ini akan membuat PT INKA meningkatkan penjualannya dan mutu produksi," kata Agus.
Sebelum tahun 2014, total penjualan INKA hanya sekitar Rp700 miliar. Memasuki tahun 2014 hingga saat ini, penjualan INKA sudah mencapai Rp1 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika