REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPD Golkar kabupaten/kota se-Jawa Barat, mendukung DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Sikap tersebut diambil untuk mengakhiri konflik internal Partai Golkar dan menjaga soliditas serta eksistensi partai," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara, di Bandung, Kamis (12/3).
Ia mengatakan, menyikapi terbitnya SK Menkumham pada 10 Maret 2015. tentang pengesahan DPP Partai Golkar dengan Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal, DPD Golkar Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan DPD Golkar kabupaten/kota pada hari hari ini.
"Rapat koordinasi juga membahas konsolidasi partai, melalui penyelenggaraan Musda Kabupaten/Kota dan selanjutnya Musda tingkat Provinsi kemudian disusul penyelenggaraan Munas Golkar di tahun 2016," kata dia.
Menurut dia, putusan Mahkamah Partai Golkar adalah sah dan mengikat seluruh warga partai, yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota partai maupun struktur partai dibawahnya. Begitu pun dengan Keputusan Menkumham terkait DPP Partai Golkar, kata dia, merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh setiap warga Negara secara individu, lembaga, serta organisasi.
"Kami yakin dan percaya DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dapat mengupayakan persatuan dan kesatuan partai, dengan mengakomodir kubu Munas Bali masuk dalam struktur kepengurusan, sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Partai Golkar," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, Partai Golkar bisa berkonsentrasi untuk konsolidasi menghadapi Musda Kabupaten/Kota, Provinsi dan Munas tahun 2016. "Kemudian mempersiapkan konsolidasi menghadapi Pilkada serentak di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat," katanya.
