REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (DPP Parmusi), Usamah Hisyam menyatakan siap menindaklanjuti kesepakatan antara kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz, dalam upaya mencapai islah PPP.
"Saya akan segera menemui Romahurmuziy (Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya) dan Djan Faridz (Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta) dan para sesepuh PPP dalam upaya mencapai islah PPP," katanya, Ahad (16/3).
Usamah mengatakan hal itu menyikapi pembicaraan antara Djan Faridz dan Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Emron Pangkapi yang membicarakan islah PPP pada hari ketiga Muktamar Parmusi di Batam Kepulauan Riau, Jumat (13/3).
Menurutnya pembicaraan soal islah PPP antara Djan Faridz dan Emron Pangkapi dimediasi oleh tokoh-tokoh sesepuh PPP dalam forum Muktar Parmusi yang mencapai kesepakatan menggembirakan. Karena itu, ia siap menindaklanjuti pembicaraan dua tokoh PPP dari dua kepengurusan PPP yang ada saat ini.
Anggota DPR RI periode 1997-1999 dari Fraksi PPP ini menambahkan, sebagai pimpinan partai politik berasaskan Islam, sudah seharusnya pimpinan PPP lebih mengutamakan kepentingan umat daripada berorientasi kekuasaan.
"Pimpinan PPP harus malu pada umat Islam jika hanya berorientasi pada kekuasaan. Apalagi "tagline" PPP adalah "Rumah Besar Ummat Islam". Bagaimana mungkin bisa menjadi rumah besar umat Islam, jika kepala rumah tangganya cekcok melulu," jelasnya.
Ia mengungkapkan, para sesepuh PPP dari semua unsur pendiri partai, kata dia, dalam waktu dekat akan bertemu guna memusyawarahkan jalan keluar guna mencapai islah yang saling tidak merugikan di antara kedua kepengurusan PPP.
"Pak Djan Faridz sudah menyampaikan komitmennya kepada saya bahwa PPP tak pernah beroposisi terhadap pemerintah, dan pihaknya siap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya.
Jadi, kata dia, dalam islah PPP tinggal mencarikan solusi terbaik agar kedua belah pihak bisa bersatu kembali dalam satu kepemimpinan yang didasarkan pada AD/ART partai.
Pimpinan DPP Parmusi, menurut Usamah, juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), agar pemerintah bisa menerima proses islah yang tengah dilakukan.
"Saya yakin pemerintah Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan intervensi terhadap proses islah, karena ini merupakan urusan rumah tangga PPP," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika