REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta mengaku menemukan anggaran siluman. Hal itu ditemukan dalam item anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk lima perusahaan yang disebut-sebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Banggar DPRD, Prasetio Edi Marsudi mengakui temuan itu dalam rapat  hari ini, yang memang membahas evaluasi Kemendagri atas draf APBD DKI 2015 versi Ahok. "Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin kita alami. Inilah yang dibilang 'siluman'," ujar Prasetio, usai rapat tertutup Banggar, di DPRD DKI, Jakarta, Kebon Sirih, Senin (16/3).

Politisi PDI-P itu mencontohkan masuknya anggaran PMP untuk PD Dharma Jaya. Padahal saat rapat dengan TAPD, DPRD tidak menyetujui pengucuran anggaran untuk BUMD DKI yang mengurusi pemotongan ternak itu. "Ini nggak kita kasih anggaran," ucap dia.

Belum lagi dengan adanya pengajuan anggaran untuk PT. Ratak dan PT Cemani Koka. "Itu nggak ada gunanya jadi kita coret juga. PT Cemani Koka ini ngga ada di pembahasan saat rapat Banggar dan TAPD," ujar ketua DPRD DKI itu.

Padahal diketahui, di draf APBD yang disepakati di paripurna, hanya tiga BUMD saja yang disetujui dapat kucuran. Yakni PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan PT Bank DKI.

Dewan pun akan menanyakan ke TAPD mengenai lolosnya kelima perusahaan tersebut di APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kemendagri.

"Besok kita pertanyakan kepada TAPD kemana ini, Besok kan kita rapat dengan TAPD, kalau tidak ada titik temunya, kita serahkan Kemendagri. Mudah-mudahan komunikasi terbentuk. Apapun ceritanya APBD 2015 harus terbentuk di DKI Jakarta," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika