REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat segera miliki kantor baru di kawasan Masjid Raya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, gedung baru LKAAM yang berukuran 33x42 meter, merupakan bangunan baru yang menggantikan gedung lama yang rusak akibat gempa pada 2009 lalu.

Gedung yang dibangun dengan sumber dana dari APBN ini, menelan biaya sebesar Rp 11 milliar. Gedung baru LKAAM bahkan siap dioperasikan pada April mendatang.

"Gedung LKAAM ini termasuk dalam 53 gedung pemerintahan di Kota Padang yang rusak berat atau runtuh akibat gempa 2009," kata Irwan di Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, pascagempa, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) lebih memproiritaskan perbaikan rumah-rumah masyarakat. Itulah sebabnya, pembangunan gedung pemerintahan terkesan lama pelaksanaannya.

Ia menuturkan, sejak 2013 hingga saat ini, sebanyak 39 gedung pemerintahan yang selesai dibangun. "Tahun ini, secara bertahap ada enam gedung yang dibangun termasuk gedung LKAAM. Kita rencanakan peresmiannya dilakukan oleh Kepala BNPB Syamsul Ma’arif pada April mendatang," jelasnya.

Dikatakan Irwan, LKAAM hanya dipercaya untuk mengelola kantor yang mulai dibangun pada Maret 2014 tersebut. Sedangkan kebutuhan pemeliharaan gedung yang diperkirakan mencapai Rp 18 juta per bulan, tetap dibiayai oleh pemerintah.

"Gedung ini tetap aset Pemprov. LKAAM hanya memakai. Nantinya biaya cleaning service, listrik, air, semua akan ditanggung oleh Pemprov," tuturnya.

Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan gedung LKAAM sebagai tempat pencerahan dalam memperdalam ilmu adat. Sebab, lanjutnya, di dalam gedung ini, terdapat perpustakaan adat dan sosok yang memahami tatanan hidup masyarakat Minangkabau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika