"Memang boleh-boleh saja karena prinsipnya untuk pembinaan partai politik, agar orang-orangnya tidak ada lagi mafia yang berburu proyek-proyek negara dan korupsi oleh orang-orang partai yang menjabat di pemerintahan. Tapi siapa yang bisa menjamin itu. Jadi alangkah lebih baik jika dana itu untuk rakyat miskin," katanya di Ambon, Rabu (18/3).

Dosen Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unpatti Ambon ini mengatakan, ada lebih dari 13 parpol peserta Pemilu. Artinya pemerintah harus keluarkan dana Rp 13 triliun setiap tahun.

Meski tujuannya untuk memperkuat ketahanan institusional dan kinerja parpol, tidak ada jaminan pasti pengelolaan dana tersebut akan benar-benar bermanfaat hingga ke struktur paling bawah partai politik. Karena 'patron-klien' dalam sejarah parpol di Indonesia cukup tinggi.

Hal ini tentu dapat berakibat pada sia-sianya upaya pemerintah untuk memperkecil tingkat korupsi oleh anggota parpol yang menjabat di pemerintahan. "Telah kita ketahui bersama, partai politik di Indonesia terbagi atas dua tipe, partai kader dan partai massa. Di dalamnya ada sistem dinasti politik yang mulai dari pusat sampai dengan daerah, penguasan struktur partai kuat untuk pengelolaan dana ini, tidak ada jaminan kalau dan itu juga tidak dikorupsi oleh partai," katanya.

Karenanya, jika menghitung dari untung-rugi pengeluaran anggaran negara, penggunaan dana bantuan tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan pada pengembangan ekonomi masyarakat.

"Kondisi negara kita ini masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga belum berhasil sebagaimana layaknya, lebih baik dana itu digunakan untuk mereka dari pada memberikannya pada partai politik yang belum pasti keberhasilannya," kata Amir.