REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduga kebijakan-kebijakan kontroversial Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terhadap partai Islam sebagai bentuk pengacauan.

“Dugaan kita yang juga cukup kuat, Yasonna sengaja melakukan semua konflik ini untuk menghancurkan dan mengacaukan partai Islam,” kata Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz Akhmad Gojali dalam rilisnya, Rabu (18/3).

Menurutnya, apa yang terjadi di tubuh partai berlambang Kabah tersebut tidak semata-mata persoalan internal. Konflik itu juga bukan semata-mata konflik antara kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy.

“Ya jelas, ada faktor eksternal yang bermain di sini,” jelasnya.

Faktor eksternal yang dia maksud, selain upaya untuk menghancurkan partai Islam juga untuk memperkuat kekuasaan dan pemerintahan Jokowi yang sangat lemah. Selain itu boleh jadi kata dia, juga untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Intervensi pemerintah sudah jelas masuk ke PPP. Bukti-buktinya Romi (Romahurmuziy) gelar muktamar terlihat ada utusan pemerintah. Romi gelar acara dihadiri Menkopolhukum, dihadiri JK,” ujarnya.

Gojali juga secara tegas menyebutkan apa yang ditampilkan pemerintahan Jokowi-JK melalui kebijakan Menkumham Yasonna Laoly mirip cara yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan  mengesampingkan Undang-Undang Partai Politik.

"Kalau caranya untuk memecah belah Islam, berarti dia sudah merusak tatanan demokrasi dan bangsa ini yang sudah berjalan dengan baik," kata Gojali.

Hal senada diungkapkan pegiat kebebasan beragama Sodik Taufiqurrahman bahwa selama ini Islam dan keberagamaan sudah sangat mengajarkan tatanan berbangsa dan bernegara dengan baik.

"Jangan sampai Laoly memancing kemarahan umat Islam dengan misinya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika