REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Surat Keputusan (SK) tersebut ditandatangani Yasonna sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (23/3).

Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Thena Sitepu mengatakan, SK tersebut telah diserahkan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. "Sudah langsung dikirimkan tadi, nggak perlu ramai-ramai," katanya saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (23/3).

Menurutnya, semua kekurangan persyaratan berkas telah dilengkapi dan diperbaiki. Keterangan dalam akta notaris yang sebelumnya diminta Kemenkumham juga telah dipenuhi. Sehingga, kepengurusan partai berlambang beringin di bawah kepemimpinan Agung Laksono telah sah dengan terbitnya SK tersebut.

Thena memastikan, sebanyak 377 kader masuk dalam kepengurusan, termasuk beberapa kader yang sebelumnya berada di kubu Aburizal Bakrie (Ical). Sayangnya, Thena enggan merinci siapa saja kader Golkar pendukung Ical hasil Munas Bali yang masuk kepengurusan.

Beberapa waktu lalu, melalui Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum, Lawrence Siburian, kubu Agung menyerahkan berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk permohonan pengesahan kepengurusan. Sesuai Undang-Undang Partai Politik, permohonan tersebut harus ditanggapi Menkumham selambat-lambatnya tujuh hari.

Saat menyerahkan daftar kepengurusan, Lawrence mengklaim, ada 45 kader Golkar kubu Ical yang masuk kepengurusan Agung Laksono. Di antara nama-nama yang menyeberang adalah Poempida, Satya Widya Yudha, Rully Chairul Azhar, dan Robert Joppy Kardinal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika