REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap telah menemukan modus aliran dana ke kelompok pendukung ISIS di Indonesia. Dana-dana yang berasal dari Australia itu dilaporkan untuk mendanai perekrutan dan pemberangkatan para simpatisan ISIS ke Irak dan Suriah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penggunaan aliran dana asing untuk kelompok pengikut ISIS ditelusuri. Sehingga, adanya aliran dana yang dicurigai tersebut tak berimbas pada aliran dana ke luar negeri yang digunakan untuk transaksi bisnis.

"Kemudian juga kita harus mencari tahu itu uang untuk apa dari mana. Harus jelas juga. Jangan sampai nanti ada transfer ke luar negeri langsung dicurigai juga nanti berbahaya untuk ekonomi kita," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).

Kendati demikian, JK mengaku hingga saat ini dirinya belum mendapatan laporan dari PPATK terkait temuan aliran dana untuk pendukung kelompok terorisme itu. Ia pun tak kaget jika Australia turut membantu memberikan dana ke kelompok teroris. Sebab, kata dia, kelompok Negara Islam Irak dan Suriah memang merupakan kelompok jarigan internasioal.

"Tapi itu kan memang jaringan internasional. Tentu saling membantu pasti. Jumlahnya saya tidak tahu, memang saya baca ada dari Australia, macam-macam. Itu memang jaringan internasional. Sejak dulu begitu," ujar dia.

Menurut Kalla, PPATK hanya dapat melakukan pengecekan transaksi aliran dana. Sedangkan, langkah penutupan rekening aliran dana hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, mengatakan modus aliran dana yang sudah terdeteksi berupa aliran dana dari luar negeri dan kegiatan bisnis. Bahkan, nilai aliran dananya mencapai ratusan ribu dolar. Sedangkan, aliran dana yang berasal dari dalam negeri didapatkan dari bisnis yang dilakukan oleh para pengikut ISIS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika