REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai akan kembali diajukannya hak angket terhadap dirinya oleh DPRD DKI Jakarta, merupakan wujud kekecewaan anggota dewan yang pokok pikirannya (Pokir) tak bisa masuk dalam RAPBD DKI Jakarta.

Ahok menjelaskan, kekecewaan DPRD dikarenakan program dan pengadaan lewat Pokir tidak bisa diakomodir. Menurutnya pihaknya bisa menerima Pokir dari DPRD jika itu diusulkan melalui SKPD dalam Musrenbang, bukan dalam pembahasan RAPBD.

"Sekarang mereka menitipkan Pokir seusai paripurna pengesahan APBD. Saya sudah sampaikan DPRD tidak bisa lagi menitip Pokir kalau saya jadi gubernur," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (26/3).

Lebih jauh Ahok mengatakan, berpegang pada kenyataan yang terjadi mengenai penolakan Pokir dan buntunya pembahasan RAPBD, ia menilai Angket yang bergulir kembali ini merupakan intimidasi kepadanya.

"Kasarnya ginilah, mereka ini nakut-nakutin saya supaya saya mau nego terima Pokir mereka," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung itu menegaskan, satu-satunya cara menghentikan dirinya memberantas praktik korupsi di DKI Jakarta ialah dengan menurunkannya dari kursi jabatannya.

"Satu-satunya cara supaya si anjing ini enggak bisa pencuri. Kamu kalau mau rampok rumah orang terus ada anjing penjaga galak gimana caranya? Bunuh tuh anjing atau anjing dibuang bosnya," tegasnya.

Ia menambahkan, upaya untuk menurunkan dirinya sebagai Gubernur DKI lewat Hak Angket tidak mau ia ambil pusing."Terserah, dia (DPRD) mau turunin saya, bikin saya enggak jadi gubernur," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika