REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran pemprov dalam melakukan belanja barang dan jasa.

“Pasti ada (pengaruh kenaikan), masa sebab ada akibatnya gak ada. Korelasinya tentu ada,” ujar Sekretaris Daerah NTB, Muhammad Nur kepada wartawan di Komplek Gubernur, Kota Mataram, Selasa (31/3).

Namun, menurutnya, pihaknya belum melakukan perhitungan secara teknis seberapa besar atau kecil dampak kenaikan BBM terhadap proses penyusunan anggaran untuk belanja barang dan jasa. “Kita masih akan kaji,’ ungkapnya.

Saat dialog dengan Kepala BI NTB, ia menuturkan, kebijakan menaikkan harga BBM pun berpengaruh terhadap inflasi. Bahkan, kini meski kondisi barang banyak namun harga barang tetap naik.

Sebelumnya, Walikota Mataram, Ahyar Abduh mengatakan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh terhadap pembiayaan (anggaran) di pemerintah kota Mataram. Hingga, kini, pihaknya terus melakukan penyesuaian. "Pengaruh langsung terhadap pembiayaan kita di pemerintah misalnya masalah bbmnya itu berpengaruh," ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya hanya melakukan penyesuaian anggaran sementara. Serta, belum melakukan revisi atau perubahan terhadap APBD. Oleh karena itu, setiap dinas tidak mengubah satuan harga namun melakukan penyesuaian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika