REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan kantor imigrasi sudah berkoordinasi dengan instansi lain guna mencegah WNI gabung ISIS. Langkah koordinatif ini disebut-sebut efektif mencegah upaya-upaya pengiriman WNI ke Turki perbatasan Suriah.
"Kami sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen Nasional (BIN) jika ada informsi tentang nama-nama WNI yang dicurigai, kami tindaklanjuti," kata Yasonna saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Surakarta, Selasa (31/3).
Ia menegaskan, Setelah mendapat informasi nama-nama yang mencurigakan, pihak imigrasi bisa mencegah yang bersangkutan menerima penerbitan paspor.
"Namun kantor imigrasi itu tidak bisa menahan orang bepergian ke luar negeri, jika tidak ada perintah dari institusi lain yang mencurigai yang bersangkutan," kata Yasonna.
Menkumham berkunjung ke Solo didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta Djarot Sutrisno. Menteri memantau langsung pelayanan kantor yang melayani tujuh kabupaten dan kota di daerah itu.
Menkumham meminta petugas untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Imigrasi, sebab dalam waktu dekat mungkin akan terjadi lonjakan warga yang ingin berangkat umrah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika