REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat khawatir, pemerintah panjang tangan mencampuri urusan internal partai-partai politik. Ketua Harian partai Demokrat, Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Loaly bersikap netral dalam permasalah setiap parpol.

Peringatan dari bekas Menteri Usaha Kecil dan Menengah itu juga termasuk agar pemerintah tak merecoki pelaksanaan Kongres partai Demokrat. "Kita (partai Demokrat) kan sudah memberikan himbauan yang bagus," kata Syarief ketika ditemui di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4).

Ungkapan Syarief sebenarnya menjelaskan soal pernyataan Sekertaris Jenderal (Sekjen) partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono ketika bertemu dengan Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi presiden dan pemimpin DPR.  Ibas menyampaikan, agar pemerintah tak mengusik pelaksanaan kongres partai Demokrat, bulan mendatang.

Syarief mengatakan, himbauan Ibas adalah sebagai kader partainya. Menurut dia, himbauan tersebut adalah lumrah melihat sengketa di internal Golkar dan PPP secara terang dicampuri oleh kepentingan pemerintah. Anggota Komisi I itu meminta sengketa Golkar, PPP dan pemerintah diselesaikan menurut UU Parpol. 

Seperti diketahui, partai Demokrat bakal menggelar pertemuan lima tahunan. Kongres ke-2 bekas partai penguasa itu akan digelar antara April dan Mei, mendatang. Jawa Timur ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan tertinggi partai itu. Salah satu agenda penting dalam kongres tersebut ialah soal siapa calon ketua umum. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika