REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjajanto berharap setelah pelantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri, akan ada sinergi antara KPK dengan Polri dalam pemberantasan korupsi.
"Soal apa yang harus dilakukan Kapolri baru adalah membangun gerakan pemberantasan korupsi, mudah-mudahan khususnya kepada KPK, ada usaha untuk mensinergikan itu," tuturnya di Jakarta, Ahad (19/4).
Selain itu ia pun berpesan agar Kapolri baru juga harus bisa menangani 10 jenis kejahatan transnasional yang selama ini belum bisa ditanggulangi seperti human trafficking dan impor obat-obatan palsu.
"Praktik human trafficking yang sangat luar biasa itu belum mendapatkan penanganan yang serius, selain itu ada laporan dari UNDP yang menyatakan bahwa impor obat-obatan palsu juga semakin marak penyebarannya," ujarnya.
Kemudian kasus perampokan dan perampasan hasil laut, kasus narkoba, dan terorisme juga harus menjadi fokus penyelidikan dan penanganan Polri. Terkait dengan isu kriminalisasi, Bambang berharap nantinya tidak ada pihak-pihak yang membuat justifikasi dalam bentuk apapun dengan menersangkakan seseorang hanya untuk kepentingan oligarki.
"Cukup sudah 30 tahun pengalaman oligarki pada masa Orba. Sekarang sebenarnya hati dan akal kita sudah bisa menilai, karena mana yang benar-benar bersalah kemudian dihukum dan mana yang (sengaja) dipersalahkan untuk dihukum sebenarnya sudah tergambar," tuturnya.
Menurut dia, pemberantasan kriminalisasi bukan hanya tanggung jawab Kapolri tapi juga semua penegak hukum tidak terkecuali kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Bambang cukup optimistis bahwa melalui kepemimpian Jenderal Badrodin Haiti, institusi Polri didukung dengan penegak hukum lain dapat menangani segala kasus pelanggaran hukum di Indonesia.
"Yang menghidupkan sebuah negara adalah optimisme. Itu pula yang membuat kita mampu menerobos kezaliman rezim Orde Baru, jadi optimisme itu sesuatu yang fundamental," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika