REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPD Partai Demokrat Jawa Timur meminta tiga pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat di Jatim yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPC mencabut somasi yang ditujukan ke DPP Demokrat menjelang Kongres III di Surabaya, Mei mendatang.
"Masalahnya kok baru sekarang somasi. Seharusnya jika tidak puas ya kan bisa protes ke DPP bahwa itu tidak benar. Apalagi juga kan ada Mahkamah Partai. Ini ada apa?," kata Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Jatim Hartoyo kepada Antara di Surabaya, Selasa (21/4).
Menurut dia, kapasitas DPD hanya sebatas mengusulkan apa yang menjadi aspirasi di kota/kabupaten. Tentunya persoalan program kerja di DPC itu berjalan atau tidak. Sehubungan dengan itu, lanjut dia, ada tiga Ketua DPC di Jatim yang dianggap tidak melaksanakan sesuai dengan tugasnya sebagai ketua DPC.
Mereka adalah Ketua DPC Kabupaten Nganjuk Basuki, Ketua DPC Kota Pasuruan Dendy Kukuh Santoso dan Ketua DPC Kota Surabaya Dadik Krisdaryanto. Dari situlah, lanjut dia, DPD memfasilitasi agar ada perbaikan dari Ketua DPC. Ternyata saat diberi kesempatan untuk memperbaiki tidak dilaksanakan oleh mereka.
"Kita laporkan ke DPP yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK pencopotan. Mereka diberhentikan sebagai ketua DPC tapi tetap kader Demokrat," kata Suhartoyo yang juga sebagai Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya.
Sementara itu, mantan Ketua DPC Demokrat Surabaya Dadik Risdaryanto mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mencabut somasi yang sudah dilayangkan itu. Bahkan somasi pertama diberi batas waktu sampai Rabu (22/4).
"Kalau tidak diindahkan ya kita somasi kedua, kalau tetap tidak ada tanggapan ya kita ajukan gugatan. Soal gugatan itu sudah saya seserahkan ke pengacara saya," katanya.
Ia menjelaskan somasi itu mempertanyakan prosedur pemecatan dirinya sebagai Ketua DPC Demokrat Surabaya itu sudah betul atau tidak? Hal itu karena selama ini tidak ada pemanggilan dirinya untuk klarifikasi.
"Tiba-tiba turun SK pemecatan dari DPP dengan alasan ada surat dari DPD, apalagi kita dipilih secara demokratis, mestinya harus ada somasi dulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika