REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan agar para mantan kader sekaligus kader aktif Demokrat tak terlibat upaya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Ia merasa upaya itu tergolong pemaksaan politik.
Herzaky meragukan wacana KLB Demokrat yang dikabarkan berlangsung bulan ini. Menurutnya, para mantan kader Demokrat yang menggaungkan KLB sudah tak punya hak lagi membawa nama Demokrat.
"Jika ada mantan kader kami yang mengeklaim KLB tinggal pelaksanaan saja, maksudnya KLB partai mana, ya? Kalau KLB Partai Demokrat, sudah pasti tidak ada itu," kata Herzaky dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Rabu (3/3).
Herzaky mengeklaim Partai Demokrat berada dalam kondisi yang solid. Ia menyampaikan para pemilik suara di berbagai tingkatan berkomitmen mendukung kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Mereka tahu, bergabung dengan segelintir pelaku GPK-PD yang didukung oknum kekuasaan, bukannya membuat Partai Demokrat semakin baik, melainkan malah membuat tren elektabilitas dan nama baik Partai Demokrat yang sedang meningkat pesat, bisa hancur," ujarnya.
Herzaky menerangkan berdasarkan AD/ART, KLB hanya bisa dilakukan jika diminta oleh Majelis Tinggi Partai, atau diminta oleh minimal 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan disetujui oleh Ketua MTP. Sedangkan DPD diklaim 100 persen sudah menolak KLB. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua MTP dan para DPC sudah menolak KLB.
"Jadi, kalau benar akan ada pertemuan mengaku-aku KLB, siapa pesertanya? Jelas-jelas KLB sudah tidak mendapatkan dukungan dari para pemilik suara sah," tegas Herzaky.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengeklaim, persiapan KLB sudah mencapai 80 persen. Kabarnya, pelaksanaan forum tersebut akan digelar di Bali pada Maret ini.
KLB Demokrat, kata Hencky, terbuka bagi siapa saja yang ingin maju sebagai ketua umum, baik dari internal partai berlambang bintang mercy itu maupun eksternal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika