REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Gerindra DPR RI meminta Pemerintah tidak menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium meskipun akan menjual BBM jenis baru, yakni pertalite.
"Meskipun nantinya Pemerintah sudah menjual pertalite (Ron 90), tapi premium (Ron 88) harus tetap ada di SPBU, sehingga harga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat," kata Ramson Siagian pada diskusi "Dialog Kenegaraan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurut Ramson, BBM jenis pertalite yang mengandung RON 90 tentu harganya lebih mahal daripada BBM jenis premium (Ron 888) yang saat ini harga ecereannya Rp6.900 per liter.
Kalau Pemerintah sampai menghapus BBM jenis premium, menurut Ramson, tentu akan mempengaruhi harga barang dan jasa sehingga semakin menyulitkan rakyat miskin.
"Padahal, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin," katanya.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani Yustika mengatakan kenaikan harga BBM memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa.
Ia menjelaskan, jika mencermati konsumsi energi untuk rumah tangga masyarakat Indonesia, rata-rata mengonsumsi energi sekitar 20 persen dari belanja per bulan. Sedangkan, jika rumah tangga dibagi menjadi tiga kategori, yakni keluarga mampu, sedang, dan miskin, menurut dia, maka konsumsi energi bagi keluarga miskin mencapai 35 persen dari belanja per bulan.
Kalau Pemerintah menaikkan harga BBM, Ahmad Erani menilai, daya beli masyarakat akan langsung menurun tajam.
"Karena itu, kalau Pemerintah tidak hati-hati, maka kenaikan harga BBM yang teorinya untuk menekan kelas menengah ke atas, tapi yang terkena dampak adalah golongan kelas menengah ke bawah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika