REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui adanya peningkatan jumlah dana bansos jelang pelaksanaan Pilkada. Ia juga melihat dana bansos ini berpeluang menjadi politik uang bagi calon kepala daerah.

“Ya kami sepakat dengan KPU-Bawaslu, kami sudah membuat MoU dengan Kejagung, sudah bicara dengan Bareskrim seluruh Indonesia bahwa intinya mencermati, mengawasi aliran dana hibah dan bansos,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/4).

Tjahjo mengatakan dengan kordinasi semua pihak tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya politik uang yang terkadang disiasati melalui dana bansos.

“Intinya mencermati, mengawasi aliran dana hibah dan bansos, karena menjelang Pilkada biasanya begitu membengkak peruntukannya apa, untuk siapa, oleh siapa, dari siapa, itu harus jelas,” kata politisi senior PDIP tersebut.

Khususnya untuk Bawaslu kata Tjahjo, pemerintah akan memberikan kewenangan penuh untuk mencegah terjadinya politik uang.

“Sebagaimana revisi Perpu kemarin untuk mencerna masalah-masalah masyarakat, dalam konteks jangan sampai ada money politic, saya kira itu sudah clear semua,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika