Selasa 28 Apr 2015 19:01 WIB

Seskab: Jokowi tak Salah, SBY Salah Data

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Erik Purnama Putra
 Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto berbicara dalam seminar Digital Diplomasi di Jakarta, Rabu (8/4).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto berbicara dalam seminar Digital Diplomasi di Jakarta, Rabu (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengklarifikasi pernyataan presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengoreksi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal utang Indonesia pada International Monetary Fund (IMF). Menurut Andi, tak ada yang salah dengan pidato Jokowi yang disampaikan dalam forum internasional Konferensi Asia Afrika kemarin.

Andi menjelaskan, pada 2006, Indonesia memang tidak memiliki utang pada lembaga keuangan dunia tersebut. Namun, negara melalui Bank Indonesia kembali berhutang sebesar 3 miliar dolar AS pada 2009. "Pada 2009 muncul 3,093 miliar dolar AS," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/4).

Kendati demikian, Andi mengaku tak tahu mengapa negara kembali berhutang pada IMF. Ia hanya menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih memiliki utang 2,79 miliar dolar AS pada IMF. Angka itu berdasarkan data terkini dari statistik utang luar negeri Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Andi melanjutkan, pemerintah berkomitmen untuk segera melunasi utang itu dengan selalu menganggarkan pembayaran utang dalam APBN. Meski demikian, kata dia, pembayaran utang luar negeri juga harus tetap menjaga rasio utang terhadap PDB.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, IMF memang memberikan fasilitas utang yang disebut standby loan pada negara-negara. Namun, fasilitas itu dalam konteks balance of payment support.

"Jadi standby loan itu kalau misalnya suatu negara tiba-tiba butuh, bisa pakai. Tapi kita bukan harus bayar, kalau tidak dipakai ya sudah selesai gitu," kata dia di Istana Negara. Menurut Bambang, sampai saat ini dana yang disebut utang IMF itu belum pernah dipakai.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement