REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua bulan lebih Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dugaan adanya korupsi APBD DKI ke KPK. Namun, sampai sejauh ini lembaga antikorupsi itu masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dalam kasus yang disebut 'dana siluman' tersebut.
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, banyak item dalam laporan Ahok terkait dugaan korupsi APBD 2012-2014. Kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) hanya salah satu dari yang dilaporkan. Sementara item lainnya, kata Johan, KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan.
"Jadi tidak hanya soal UPS, tapi ada juga poin lain. Kemudian Polri menangani soal UPS dan kami masih melakukan pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan)," kata dia di gedung KPK, Rabu (29/4).
Johan mengakui, Kabareskrim Komjen Budi Waseso sempat mendatangi KPK, Selasa (28/4). Diduga kedatangannya terkait pengambilalihan kasus dugaan korupsi APBD DKI tersebut. Namun, Johan menepisnya. Kedatangan Budi ke KPK terkait koordinasi eksekusi lahan di Padang Lawas, Sumsel.
Menurut mantan juru bicara KPK itu, lembaga superbody ini bisa saja bekerjasama dengan Polri terkait penanganan kasus dana siluman DKI tersebut. Kerjasama penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi dan supervisi di antara dua lembaga penegak hukum tersebut.
"Kerja sama itu tidak harus selalu dilimpahkan tapi bisa juga bersamaan (penanganan perkara)," ujar mantan deputi pencegahan KPK ini.
Kasus dugaan korupsi APBD DKI juga ditangani Bareskrim Mabes Polri. Kesatuan di bawah Budi Waseso itu sudah menetapkan dua tersangka terkait pengadaan UPS. Bahkan, Bareskrim sudah dua kali memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana, meski yang bersangkutan terus mangkir.
Seperti diketahui, pada 27 Februari lalu, Ahok menyerahkan data terkait adanya dana siluman dalam APBD DKI kepada KPK. Dalam laporannya, mantan bupati Belitung Timur itu menyerahkan data print out dan audit APBD DKI dari 2012 hingga 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika