REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membatalkan sejumlah agenda di Belanda, menyusul sikap pemerintah Belanda yang dianggap mencampuradukkan masalah bisnis dan politik.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Republika, Ahad (3/5), Jonan dijadwakan akan menghadiri Investor Forum di Den Haag, Belanda dan mengunjungi sejumlah fasilitas transportasi seperti Port of Rotterdam, pada Kamis-Jumat (30 April-1 Mei).
Dalam pertemuan tersebut, Jonan akan bertemu dengan Menteri Transportasi Belanda Schultz van Haegen untuk berdiskusi dengan para pengusaha dari Belanda dan Indonesia. Namun, Van Haagen secara mendadak membatalkan kehadirannya, untuk menunjukkan sikap pemerintah Belanda yang memrotes eksekusi terpidana mati kasus narkoba.
Menanggapi sikap Van Haegen tersebut, Jonan memilih untuk membatalkan hadir di Investor Forum dan semua agenda resmi selama di Belanda. Sikap tersebut ia ambil mendiskusikannya dengan Kementerian Luar Negeri .
Namun, karena para pengusaha Indonesia dan Belanda sudah hadir di Investor Forum, kehadiran Jonan digantikan Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Sugihardjo dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Adolf Tambunan.
Sikap Van Haagen sendiri sangat disesalkan para pengusaha Belanda. Maklum saja, kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan pembangunan sektor maritim sangat menarik perhatian mereka, dan mereka ingin mendengar langsung rencana implementasinya dari Menhub Jonan.
Mereka menyesalkan sikap pemerintah Belanda yang mencampuradukkan masalah bisnis dan politik. Menyusul pembatalan trsebut, Jonan memanfaatkan kunjungan ke Belanda dengan mengadakan pertemuan informal dengan kalangan pengusaha transportasi setempat.
Seperti diketahui, sebelum bertolak ke Belanda, Jonan telah mengunjungi London, Inggris dan Riga, Latvia. Di London Jonan bertemu Sekjen IMO, investor perkeretaapian dan perkapalan, dan berbicara di depan pengusaha di Asia House.
Sedangkan di Riga, Jonan menghadiri pertemuan dengan para Menteri Transportasi Eropa dan Asia, dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika