REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- PM Tony Abbott sediakan akan menyampaikan pengajuan APBN 2015 ke parlemen pekan depan. Dalam pengajuan itu berkembang pembicaraan di media lokal mengenai pengurangan anggaran bantuan luar negeri, termasuk ke Indonesia.
Menurut data Departemen Luar Negeri (DFAT) Australia, selama tahun anggaran 2014-2015 Australia menyalurkan dana bantuan 605,3 juta dolar (sekitar Rp 6 triliun lebih) untuk Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara penerima bantuan Australia terbesar. Untuk periode yang sama, Papua Nugini menerima bantuan Australia senilai 577,1 juta dolar.
Urutan negara lain yang menerima bantuan Australia tahun anggaran 2014/2015 adalah Kepulauan Solomon senilai 168,1 juta dolar, disusul Filipina 143 juta dolar, Vietnam 141,3 juta dolar, Afghanistan 134,2 juta dolar, Timor Leste 96,6 juta dolar, Bangladesh 94,2 juta dola, dan Burma senilai 90 juta dolar. Negara penerima lainnya berada di bawah jumlah tersebut.
Bahkan untuk Indonesia hingga saat ini, nilai bantuan Australia yang masih berjalan dari tahun-tahun sebelumnya atau proyek-proyek yang baru saja rampung, tercatat nilainya berkisar 2,9 miliar dolar.
Data DFAT menunjukkan, proyek seperti Indonesia Infrastructure Initiative Facility (2008-2015) dibantu oleh Australia senilai 463 juta dolar (sekitar Rp 4,6 triliun), Eastern Indonesia National Road Improvement Project (2005-2014) senilai 336 juta dolar, National Program for Community Empowerment (2009-2018) sebesar 314 juta dolar, serta Poverty Reduction and Social Protection Support (2010-2015) senilai 162 juta dolar.
Kemudian disusul proyek Partnership for HIV (2008-2016) senilai 128,5 juta dolar, Partnership for Rural Economic Development Program (2011-2018) senilai 112 juta dolar, Water and Sanitation for Low Income Communities Project (2008-2018) senilai 104 juta dolar, Water and Sanitation Grants Program (2012-2015) senilai 95 juta dolar, serta Partnership for Maternal and Neonatal Health (2009-2015) sebesar 81,5 juta dolar.
Proyek lainnya di Indonesia yang juga turut didanai oleh Australia adalah Partnership for Economic Justice (2009-2016) 71 juta dolar, Partnership for Decentralisation (2010-2015) 70 juta dolar, Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (2008-2014) 67 juta dolar, Empowering Indonesia Women for Poverty Reduction (2012-2016) 60 juta dolar, serta Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector (2013-24) senilai 60 juta dolar.
Kemudian ada juga proyek Partnership for Justice Program (2011-2015) senilai 55 juta dolar, Government Partnerships Fund (2010-2016) senilai 50 juta dolar, Partnership for Health Systems Strengthening (2012-2017) 50 juta dolar, Multilateral Development Bank Infrastructure Assistance Program (2013-2017) 40 juta dolar, serta Electoral Support Program (2011-15) senilai 22,8 juta dolar.
Menjelang pengajuan RAPBN pekan depan, media lokal menyoroti kemungkinan pengurangan anggaran bantuan luar negeri, terutama kepada Indonesia sebagai negara penerima terbesar.
Sejumlah media mengingatkan sebaiknya pemerintah Australia berhati-hati dalam hal ini, terutama untuk tidak mengaitkannya dengan eksekusi duo Bali Nine.
Media lokal memperkirakan APBN tahun 2015 ini akan mengalami pemotongan terbesar anggaran bantuan luar negeri hingga 1 miliar dolar.
Dengan demikian, jumlah bantuan ke Indonesia dengan sendirinya akan terpengaruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika