REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merasa kesal dengan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Pasalnya bus tersebut kerap kali berhenti sembarangan.
"Kita lepaskan APTB, kamu kira APTB itu gak kurang ajar. Di lampu merah berhenti untuk naik turunin orang, lagi macet bisa keluar seenaknya, sekarang ngetem APTB loh," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membayarkan operator APTB dengan sistem rupiah per kilometer. Sistem pembayaran tersebut sama seperti operator Transjakarta lainnya.
Akan tetapi Ahok mengaku, operator APTB tidak mau menerima harga yang ditetapkan sebesar Rp 14 ribu per kilometer. Operator APTB meminta harga yang dipatok sampai Rp 18 ribu per kilometer.
"Makanya gak ketemu, gak sepakat. Kalau dibilang gak ada harga, kan kita udah bayar. Sekarang operator-operator busway sudah dibayar rupiah per kilometer, jadi kalau kamu mau ikutan kira-kira itu," jelasnya.
Ia mengatakan sudah memberikan dua opsi kepada operator APTB. Pertama, APTB dapat melintas namun penumpang yang akan naik dan pindah halte tidak dikenakan tarif. Tapi jika APTB ingin mengarah pulang, penumpang bisa dikenakan tarif setelah sampai di tempat tujuan.
Namun pada akhirnya operator memilih opsi yang kedua. Operator APTB pun memutuskan untuk tak lagi melintasi jalur koridor busway dan akan beroperasi sampai pada perbatasan antar kota Jakarta.