REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan upaya antisipasi terkait pencegahan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Namun, upaya ini juga harus dibarengi dengan dukungan yang terus berjalan dari pihak Pemda setempat, terutama dalam hal penyediaan sarana, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Pasalnya, sifat BNPB dalam masa siaga Karhutla di Provinsi Riau hanya sebagai pendampingan. Sementara langkah nyata harus terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.
''Pada prinsipnya jangan ada pembiaran. Pelibatan dan partisipasi masyarakat juga cukup penting untuk mencegah Karhutla. Pemda harus bisa terus menyiapkan sarana, sosialisiasi, dan penegakan hukum,'' kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika, (7/5).
Sutopo menambahkan, dalam melaksanakan tugasnya terkait pembentukan Satuan Tugas Operasi Terpadu, BNPB juga sifatnya masih menunggu keputusan politik dan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jika suatu saat dianggap perlu, maka Satgas itu langsung dibentuk dan terdiri dari lembaga-lembaga terkait, terutama jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun, untuk saat ini, BNPB masih belum membentuk Satgas tersebut, termasuk dengan pengerahan personel dan unsur-unsur perlengkapan. ''Kalau untuk itu menungu keputusan dari Menhut,'' tuturnya.
Kesiapsiagaan pun terus dilakukan BNPB, terlebih saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Pemda Riau untuk memperpanjang masa siaga Karhutla hingga Oktober 2015 mendatang.
Setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan BNPB sebagai bentuk kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Sutopo menjelaskan, BNPB akan terus melanjutkan pembangunan 1000 unit kanal sekat di seluruh wilayah Provinsi Riau. Pembangunan kanal sekat ini akan dilakukan oleh personel TNI-Polri dengan sumber dana sepenuhnya dari BNPB.
''Sedangkan untuk lokasi-lokasinya masih akan diidentifikasi. Proses identifikasi lokasi ini akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah,'' tuturnya.
Kanal sekat ini diharapkan bisa mengalirkan air, sehingga lahan-lahan gambut tetap menjadi basah dan sulit terbakar. Selain itu, BNPB juga terus masih melakukan modifikasi cuaca dengan bekerja sama dengan BPPT. Tidak hanya itu, BNPB juga menyiagakan helikopter-helikopter untuk melakukan water bombing. Namun, Sutopo mengungkapkan, helikopter yang dimiliki BNPB saat ini hanya bisa mengangkut 500 liter air.
Sementara untuk menyediakan helikopter dengan kapasitas angkut air hingga mencapai 5000 liter, prosesnya cukup panjang dan tidak bisa secara langsung. Ini menjadi salah satu kendala jika sewaktu-waktu diharuskan menjalankan operasi terpadu pemadaman kebakaran hutan dan lahan. ''Helikopter jenis itu kan harus dipesan dahulu jauh-jauh hari dan biayanya juga tidak murah,''
Ikuti Whatsapp Channel Republika