REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR RI akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo Senin (11/5) siang. Pertemuan ini untuk membahas peraturan KPU yang belum ada titik temu. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, perlu ada kejelasan tentang pembakuan peraturan dalam pilkada serentak akhir tahun ini.

Menurut dia, kalau tidak ada aturan yang disepakati, akan berbahaya untuk daerah-daerah penyelenggara pilkada tahap pertama. "Ini akan jadi bom waktu yang sangat berbahaya," kata Fahri di kompleks DPR RI, Senin (11/5).

Fahri menambahkan, jangan sampai ada konflik yang belum selesai menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Sebab, kalau persoalan belum selesai sampai pelaksanaan pilkada, akan berpotensi bencana keamanan di daerah-daerah. Terutama di 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahap pertama tahun ini.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, DPR perlu duduk bersama pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Fraksi-fraksi di DPR, imbuh Fahri, ingin ada jalan keluar yang disepakati dengan pemerintah. Jalur penyelesaian mana yang perlu ditempuh.

"Teman-teman (anggota DPR) sulit membiarkan KPU jalan sendiri," kata dia.

Pertemuan DPR dengan Mendagri dijadwalkan akan dilakukan pukul 14.00 WIB. Salah satu alternatif yang ingin dibahas untuk menyelesaikan persoalan dalam pilkada ini adalah dengan revisi terbatas Undang-Undang Pilkada dan UU partai Politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika